Berita

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difokuskan pada identifikasi debitur potensial serta evaluasi penyaluran KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran KUR berjalan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Utara. Melalui pemanfaatan data debitur potensial dan optimalisasi SIKP, diharapkan penyaluran pembiayaan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan dunia usaha.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, H. Edy Suharto, S.Sos., M.T., menyampaikan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah.

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan program Kredit Usaha Rakyat benar-benar menjangkau pelaku usaha yang produktif dan berpotensi berkembang. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, diharapkan UMKM di Kalimantan Utara mampu tumbuh lebih kuat, naik kelas, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujar H. Edy Suharto, S.Sos., M.T.

Selain pelaksanaan monitoring dan evaluasi KUR, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan berbagai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Melalui koordinasi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara bersama DJPb dan para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.