Share:

Gelar Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pengawas Dan Pengurus Koperasi

-Kabupaten Nunukan, 05-07 Agustus 2023

GELAR PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI

TUGAS PENGURUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAIMANA
DINYATAKAN DALAM AYAT 1 PASAL 30 UU NO. 25
TAHUN 1992, ANTARA LAIN
- MENGELOLA KOPERASI DAN USAHANYA
- MENGAJUKAN RENCANA KERJA SERTA
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOPERASI (RAPBK)
- MENGAJUKAN LAPORAN KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
TUGAS
-MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN
KEUANGAN DAN INVENTARIS SECARA TERTIB.

KEEMPAT TUGAS PENGURUS YANG TERKAIT DENGAN
MANAJEMEN KEUANGAN
DI
ATAS
MENUNJUKKAN BAHWA MENGELOLA KEUANGAN SANGAT TERKAIT DENGAN KESELURUHAN AKTIVITAS YANG ADA DALAM KOPERASI. DALAM HAL INI MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN KOPERASI SANGAT TERKAIT DENGAN MASALAH KESEJAHTERAAN ANGGOTA. HAL ITU SEJALAN DENGAN TUJUAN NORMATIF
MANAJEMEN KEUANGAN YAITU MENINGKATKAN KEMAKMURAN PARA PEMILIK. DALAM HAL INI, MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI
BERTUJUAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA ANGGOTA YANG JUGA MERUPAKAN TUJUAN UTAMA DARI PENDIRIAN ORGANISASI KOPERASI.

SALAH SATU TUGAS PENGURUS, YAITU MENGELOLA
KOPERASI DAN USAHANYA. TUGAS INI SANGAT TERKAIT DENGAN MASALAH MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KOPERASI, KARENA DALAM
MENJALANKAN
KOPERASI DAN
USAHANYA DIPERLUKAN PERMODALAN ATAU PEMBIAYAAN
YANG AKAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS TERSEBUT. KESALAHAN YANG DIBUAT PENGURUS DALAM MENJALANKAN USAHA AKAN BERAKIBAT FATAL DAN BAHKAN BERKEPANJANGAN. OLEH
KARENA ITU AGAR JALANNYA USAHA KOPERASI SESUAI
DENGAN TUJUAN
KOPERASI
MAKA DIPERLUKAN KERJASAMA SEMUA UNSUR YANG ADA DALAM KOPERASI. INI DIKARENAKAN UNSUR-UNSUR
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI MERUPAKAN
SATU KESATUAN YANG AKAN MENENTUKAN
KEMAJUAN KOPERASI.

SEMENTARA ITU, PEMERINTAH TELAH MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI MELALUI REGULASI DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR
6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI KEMUDAHAN KOPERASI DALAM BERKEMBANG DAN BERDAYA SAING.
SELAIN ITU, DALAM PP NOMOR 7 TAHUN 2021 SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA.