Berita

Bertempat di Gedung PT Tempo Inti Media Tbk, sore tadi saya diundang khusus untuk memaparkan perkembangan terakhir Provinsi Kaltara.

Ini karena, sesuai hasil survei, pengolahan dan verifikasi data, Kaltara masuk dalam salah satu nominasi Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019, sebagai Provinsi Kecil Kategori Infrastruktur.

Paparan yang saya sampaikan, merupakan salah tahapan yang harus dilewati dengan melibatkan panelis yang langsung ditunjuk oleh panitia. Ketiga panelis itu antara lain, Bapak Bambang Harymurti dari Tempo, Bapak Handi Irawan seorang Frontier, dan Professor Martani Husaini, DEA., Ph.D akademisi dari Universitas Indonesia (UI).

Dalam waktu yang cukup singkat, saya menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir. Mulai dari sejak ia diresmikan, hingga melihat posisi geografisnya yang sangat strategis meliputi berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina.

Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah, ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center). Sementara Kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah. Ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana, serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal.

Minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan, seperti pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah, juga menjadi tantangan kita. Termasuk terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.

Melihat kondisi itu, diperlukan langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang kita fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas.

Misalnya, pada bidang kesehatan, empat RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang kita bangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan. Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir.

Selain bidang kesehatan, secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan, yakni Tanjung Selor. Saat ini, kondisi perkantoran untuk melakukan aktifitas layanan publik sudah mulai mulai beralih dengan adanya Gedung Gabungan Dinas (Gadis), meski beberapa kantor lainnya masih ada yang menyewa.

Hal itu tidak membuat semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara surut. Justru dengan keterbatasan ini membuat mereka termotivasi dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan kita raih sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain. Salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur yang ada di Kaltara juga terus berkembang pesat. Dengan bersinergi bersama Pemerintah Pusat, Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

Saya beserta jajaran Pemprov dan juga masyarakat Kaltara, berterima kasih kepada pemerintah pusat, utamanya Presiden Joko Widodo yang telah banyak memberikan perhatian kepada daerah perbatasan.

Foto Infopubdok Kaltara

https://www.facebook.com/100007649298643/posts/2405761293022157?s=100007649298643&sfns=mo