Share:

Tambah Anggaran Rp11,5 Miliar

-Senin, 5 Agustus 2019

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Salah satu program pemerintah untuk menekan harga di daerah perbatasan adalah dengan subsidi ongkos angkut (SOA) barang. Sejauh ini, program SOA ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) terus berjalan meski masih dianggap kurang.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltara, Hartono mengungkapkan, ke depan anggaran SOA bisa ditambah. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang bisa disasar untuk alokasi dana subsidi tersebut. “Setidaknya kita bisa usulkan untuk SOA barang hingga Rp11,5 miliar untuk tahun 2020 mendatang,” katanya, Minggu (4/8/2019).

Selama ini, anggaran untuk SOA sebesar Rp9 miliar melalui APBD Kaltara. Menurutnya, anggaran tersebut masih belum mampu menjangkau seluruh daerah yang membutuhkan sembako yang diangkut dengan ongkos subsidi. Jika ada penambahan, diharapkan bisa menambah titik yang diberikan SOA tersebut.

“Kami melihat memang anggarannya perlu ditambah dalam APBD 2020 nanti. Sebetulnya berapapun tambahan anggarannya, belum cukup untuk kita layani semua masyarakat perbatasan. Akantetapi kami upayakan sesuai keuangan daerah saat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, program SOA sudah berjalan sejak  Tahun 2016 dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8,6 miliar. Lalu ditingkatkan menjadi Rp9 miliar pada tahun 2017, Tahun 2018 dan tahun 2019. “Harus juga kita sadari keterbatasan anggaran kita. Tetapi Pak Gubernur selalu mengingatkan agar anggaran kita terfokus untuk membantu masyarakat kita di perbatasan, sehingga setiap tahun digelontorkan anggaran untuk SOA ini,” ungkapnya.

Lebih jauh diterangkan, program SOA Barang dilaksanakan demi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan sehari-harinya dengan harga murah.

“Sesuai arahan dari Gubernur, pemprov harus betul-betul hadir untuk masyarakat di perbatasan. Kita tidak ingin masyarakat kita tergantung dengan Malaysia. Saat ini pun infrastruktur sedang dibangun untuk membuka keterosilasian wilayah yang selama ini menjadi faktor yang menyulitkan pendistribusian ke sana,” terang Hartono. (*)